Maju bersama UKM http://binaukm.com

Sasaran jangka pendek (2006-2010) perkebunan karet Indonesia adalah peningkatan produksi karet minimal 2,5 juta ton/ tahun dengan tingkat produktivitas rata-rata kebun minimal 1.000 kg/ha. Untuk mencapai sasaran tersebut diperlukan upaya peremajaan dan intensifikasi pemeliharaan tanaman. Dengan demikian program peremajaan menjadi prioritas kegiatan pembangunan agrobisnis / Agribisnis karet pada jangka pendek.

Persoalan mendasar untuk meningkatkan produktivitas karet rakyat melalui peremajaan tanaman tua atau rusak tersebut adalah tidak tersedianya dana khusus untuk peremajaan dengan suku bunga yang wajar sesuai dengan tingkat risiko yang dihadapi. Hal ini sangat berbeda dengan negara-negara produsen utama karet lainnya seperti Thailand, Malaysia dan India. Dana pengembangan, promosi, dan peremajaan karet di negara-negara tersebut umumnya disediakan oleh pemerintah yang diperoleh dari pungutan CESS ekspor komoditi karet. Di Indonesia, pungutan CESS untuk pengembangan komoditi perkebunan telah dihentikan sejak tahun 1970.

Model peremajaan

Model peremajaan perkebunan karet rakyat yang diterapkan adalah “Model Peremajaan Partisipatif.” Dari Pusat Penelitian Karet diperoleh informasi bahwa landasan utama pendekatan partisipatif dalam program peremajaan perkebunan karet rakyat adalah adanya kebutuhan untuk mengubah paradigma pembangunan karet rakyat yang semula menggunakan pendekatan “proyek berbantuan” menjadi “gerakan swadaya masyarakat” (self-help community development) atau “pendekatan dari bawah” (bottom-up approach).

Ada dua prinsip dasar pendekatan self-help development, yaitu:

1. Mendorong masyarakat untuk belajar mengatasi masalah mereka sendiri dengan menggunakan sumberdaya yang dimiliki;
2. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam setiap proses pembangunan.

Dengan demikian, landasan Model Peremajaan Karet Rakyat adalah Partisipatif dan Pemberdayaan Masyarakat. Beberapa pendekatan yang digunakan dalam penerapan model ini adalah:

1. Pendekatan wilayah, meliputi perbedaan akses informasi, kesiapan kelembagaan, dan ketersediaan sarana pendukung.
2. Pendekatan individu, meliputi perbedaan pengetahuan, keterampilan, motivasi dan kemampuan finansial.
3. Pendekatan ini sangat bergantung pada karakteristik wilayah dan kondisi sosial ekonomi petani. Model peremajaan karet partisipatif ini telah diterapkan pada peremajaan karet rakyat di beberapa kabupaten di Sumatera Selatan dan Kalimantan Selatan. Pelaksanaan peremajaan karet dilakukan dengan melibatkan seluruh stakeholders yang terlibat di wilayah pengembangan, antara lain petani karet/ koperasi petani, Gapkindo, Dinas Perkebunan, Balai Penelitian, perusahaan kayu karet, Pemerintah Daerah, dan lembaga keuangan/ perbankan.

Sasaran peremajaan

Sasaran program peremajaan tanaman karet rakyat ini adalah sebagai berikut:

1. Dilaksanakan pada kebun karet rakyat yang kondisinya sudah tidak produktif, rusak atau tanamannya sudah tua (di atas 20 tahun).
2. Lingkup pelaksanaan peremajaan karet meliputi karet rakyat, baik karet rakyat swadaya maupun karet rakyat eks proyek PIR dan UPP.
3. Bentuk pelaksanaan peremajaan perkebunan karet ini, adalah sebagai berikut:
4. Petani atau kelompok tani pemilik kebun dilibatkan langsung dalam kegiatan. Hal ini dimaksudkan agar petani/ masyarakat dapat lebih termotivasi, dan meningkatkan pengetahuan serta kemajuan dalam penguasaan sumberdaya dan berusahatani, sekaligus mengikutsertakan petani dalam mengelola usahataninya.
5. Dilakukan penanaman tanaman sela (intercropping) dan sekaligus memanfaatkan kayu karet hasil tebangan. Untuk itu diperlukan adanya keterpaduan dengan industri p engolahan kayu karet.
6. Hasil penjualan kayu karet tebangan digunakan untuk membiayai sebagian dana peremajaan. Dalam kondisi pabrik pengolah kayu karet tersedia dan akses transportasi relatif baik, maka hasil penjualan kayu karet dapat bervariasi antara Rp 5-7,5 juta/ ha. Jumlah ini dapat menutupi kebutuhan utama pada tahun awal peremajaan karet.

Organisasi pelaksanaan

Program peremajaan perkebunan karet rakyat secara partisipatif melibatkan banyak pihak, yaitu:

• Ditjen Bina Produksi Perkebunan,
• Pusat/ Balai Penelitian Karet,
• Pemda daerah provinsi/ kabupaten,
• PTPN (PIR Karet),
• Gabungan Pengusaha Karet Indonesia (Gapkindo),
• Petani/ Koperasi/ Asosiasi Petani Karet/ CCDC Karet,
• Perusahaan kayu karet,
• Perusahaan pupuk, dan
• Kelompok Tani.
• Agar program peremajaan karet tersebut dapat berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan, maka untuk pelaksanaan di daerah dibentuk unit pengelola program peremajaan (program management unit/ PMU) yang beranggotakan semua pihak (stakeholders) terkait. Fungsi/ peranan dan kewenangan dari pihak­pihak yang terlibat itu, secara rinci diuraikan pada di bawah ini.

Instansi dan peranannya dalam kegiatan peremajaan karet rakyat

Sumber: Ditjen Perkebunan, Departemen Pertanian (2008).

Related Blogs

Hasil Pencarian Anda di http://BinaUKM.com :

Artikel Terkait:

1. PEREMAJAAN DAN PERLUASAN PERKEBUNAN KARET dalam Tuntutan Peremajaan Perkebunan Karet Rakyat
2. Revitalisasi dan Peremajaan Perkebunan Karet
3. KINERJA INDUSTRI KARET INDONESIA Ketersediaan Lahan Perkebunan Karet
4. Dukungan Kebijakan dalam Revitalisasi Perkebunan Karet
5. Solusi Masalah Kemungkinan Krisis Bibit Karet