Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

taxSesuai namanya, NPWP atau Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada tiap wajib pajak sebagai sarana administratif yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakan.

Selain dalam memenuhi hak dan kewajiban wajib pajak, NPWP juga berguna jika kita akan melakukan usaha yang berhubungan dengan pihak lain. Misalkan kita mempunyai suatu usaha, entah di bidang jasa konstruksi, atau jasa lain, ketika kita akan mencari proyek pada pihak ketiga biasanya pihak ketiga hanya akan memberikan pekerjaan kepada badan usaha yang sudah mempunyai NPWP. Inilah salah satu keuntungan mempunyai NPWP, baik NPWP pribadi atau NPWP badan usaha.

Dalam setiap pengurusan izin, misalnya izin pemasangan reklame, warung telekomunikasi, izin produksi makanan dan obat, izin usaha perdagangan dan perizinan lainnya, NPWP ini menjadi syarat mutlak yang harus dimiliki.

Lembaga yang berwenang mengeluarkan NPWP, baik NPWP perorangan atau badan usaha adalah Direktorat Jenderal Pajak. Lebih tepatnya melalui kantor pelayanan pajak yang ada di setiap daerah.

Dasar Hukum : Pada dasarnya setiap penduduk atau warga negara Indonesia yang mempunyai penghasilan, atau setiap badan usaha yang ada di Indonesia wajib mempunyai NPWP. Hal ini diatur dalam Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto Undang­-undang No. 16 Tahun 2000 pasal 2 ayat (1).

Persyaratan Administratif : Untuk mendapatkan NPWP perorangan, cara yang bisa dilakukan adalah dengan mendatangi kantor pelayanan pajak dengan persyaratan sebagai berikut.

  • Salinan KTP pemohon.
  • Salinan KK.
  • Surat keterangan/pengantar dari desa/kelurahan.
  • Sedangkan pemohon NPWP yang berbentuk badan usaha, persyaratannya sebagai berikut.
  • Salinan KTP direktur atau pengurus.
  • Salinan Kartu keluarga (KK) direktur atau pengurus.
  • Salinan akta pendirian badan usaha (PT, CV, atau Koperasi) yang sudah dilegalisasi oleh pengadilan.
  • Surat keterangan domisili dari kelurahan atau kecamatan.
  • Salinan PBB atau surat kontrak rumah.

Prosedur Pengurusan

  • Pemohon datang ke kantor Dinas Pajak di daerahnya masing-masing dengan membawa semua persyaratan yang sudah disiapkan.
  • Setelah mengisi formulir dan menyerahkan semua persyaratannya, di hari itu juga atau dalam waktu 2 (dua) hari kerja NPWP sudah bisa diterima oleh wajib pajak.
  • Selain dengan mendatangi secara langsung ke kantor Dinas Pajak, cara mendapatkan NPWP juga bisa dilakukan secara online di www[dot]pajak[dot]go[dot]id.
  • Setelah menerima NPWP, wajib pajak baik perorangan ataupun badan usaha akan mendapat pemberitahuan tiap bulan berkenaan dengan pajak yang harus dibayar. Pembayaran pajak dan pengisian SPT bisa dilakukan di beberapa bank atau secara online.

Sanksi : Pelanggaran atas Undang-undang No. 16 Tahun 2000 pasal 39 ini dapat dikenakan sanksi berupa sanksi pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.


Related Blogs

    Hasil Pencarian Anda di http://BinaUKM.com :

    Prosedur NPWP (57), prosedur pengurusan npwp (14), npwp lembaga (13), prosedur mendapatkan npwp (9), persyaratan npwp (9), contoh surat pengantar npwp (7), cara mengurus npwp Yayasan (7), syarat npwp (6), pengurusan NPWP (6), syarat membuat npwp lembaga (5), cara membuat npwp perusahaan (5), cara membuat npwp lembaga (5), syarat pembuatan npwp yayasan (5), npwp badan usaha (4), npwp (4), syarat npwp lembaga (4), syarat pembuatan npwp lembaga (4), syarat pembuatan npwp koperasi (4), dasar hukum memiliki npwp (4), membuat npwp cv (4), syarat buat npwp koperasi (4), komisaris pt harus punya npwp (4), proses pengurusan npwp (3), cara mengurus no npwp on line (3), persyaratan pembuatan npwp untuk koperasi (3), persyaratan pembuatan npwp lembaga (3), Contoh surat pembuatan npwp (3), dasar hukum npwp (3), contoh sanksi bagi pelanggar aturan bisnis pasal 39 (3), npwp yayasan (3), persyaratan pembuatan npwp koperasi (3), denda atau sanksi penyalahgunaan umkm (3), mendapatkan npwp (3), NPWP ukm (3), syarat npwp yayasan (3), surat pengantar npwp (3), persyaratan pembuatan npwp bagi lembaga (2), syarat pembuatan npwp badan (2), syarat npwp usaha (2), cara pengurusan NPWP Perusahaan (2), syarat npwp pribadi (2), contoh npwp (2), prosedur untuk mendapatkan npwp (2), syarat membuat lembaga (2), makalah pembuatan npwp (2), syarat mengajukan npwp (2), syarat mengajukan NPWP yayasan (2), syarat ngurus npwp untuk lembaga (2), contoh surat keterangan untuk membuat npwp (2), proses pembuatan npwp perorangan (2), syarat pembuatan npwp bagi usaha dagang (2), surat pengantar perusahaan pajak (2), pengurusan npwp untuk usaha (2), cara memperoleh npwp (2), syarat-syarat dalam pembuatan undang-undang pajak (2), cara membuat npwp cv (2), cara membuat lembaga (2), npwp pribadi untuk cv (2), NPWP untuk yayasan pendidikan (2), npwp usaha dagang (2), cara buat NPWP badan (koperasi) (2), pihak yang mempunyai hak mengeluarkan nomor pokok penduduk adalah (2), persyaratan yang harus dimiliki untuk mendirikan badan usaha perseorangan (2), cara pembayaran pajak npwp on line (2), syarat pengajuan npwp perusahaan (2), pembuatan npwp yayasan (2), mengurus npwp di surabaya (2), sanksi wajib pajak yang tidak membuat npwp (2), cara mengurus npwp cv (2), pengurusan npwp pribadi (2), tempat mengurus pendirian badan usaha koperasi (2), surat pengajuan npwp (1), proses pembuatan npwp pt (1), sarat pembuatan npwp pegawai umum (1), sanksi penyalahgunaan umkm (1), sangsi tidak membuat npwp (1), sanksi/denda penyalahgunaan ukm (1), sanksi tidak mengurus npwp menurut undang undang perpajakan (1), sanksi pajak jika komisaris tidak mempunyai npwp (1), sanksi atas penyalahgunaan ukm (1), proses pembuatan npwp untuk perseroan terbatas (1), proses kepengurusan NPWP (1), persyaratan badan usaha memiliki pajak (1), syarat-syarat pengajuan npwp cv (1), persyaratan wajib yang harus dimiliki perusahaan perorangan (1), persyaratan pengurusan pajak daerah untuk badan usaha (1), persyaratan pengajuan npwp (1), persyaratan pembuatan npwp pt (1), persyaratan npwp badan bulanan (1), persyaratan mengurus npwp perorangan (1), persyaratan mengurus npwp 2012 (1), perusahaan perseorangan dan ukm (1), prosedur cara mendapatkan NPWP (1), Prosedure pembayaran pajak(contoh perusahaannya) (1), prosedur untuk memperoleh npwp (1), prosedur pengurusan npwp badan usaha di surabaya (1), prosedur pembuatan npwp cv (1), Prosedur pembuatan Nomor pokok wajib pajak(NPWP) (1), Prosedur pembuatan Nomor pokok wajib pajak NPWP (1), prosedur pembuatan nomor pokok wajib pajak (1), prosedur pembayaran npwp (1), Prosedur Izin npwp (1), persyaratan membuat npwp yayasan (1), yang mengeluarkan nomor penduduk (1), Syarat2 pembuatan npwp bagi pengusaha (1), syarat2 pembuatan hkm pajak (1), syarat-syarat pembuatan undang-undang pajak (1), syarat-syarat pembuatan npwp tahun 2012 (1), syarat-syarat pembayaran pajak badan usaha (1), syarat-syarat npwp untuk usaha (1), Syarat-syarat membuat NPWP Badan Usaha (1), syarat-syarat ijin npwp (1), syarat usaha dagang NPWP (1), syarat syarat cara mendapatkan proyek (1), syarat syarat buat NPWP (1), syarat pengurusahn npwp (1), syarat pengajuan npwp perusahan (1), tata cara mendapatkan proyek setelah mendirikan CV (1), tata cara pembayaran pajak melalui online (1), tata cara pembuatan npwp (1), Yang berhak mengeluarkan nomor pokok penduduk adalah (1), yang berhak membuat npwp (1), WAJIB POKOK BADAN USAHA (1), usaha dagang apakah punya npwp (1), undang-undang yang berlaku pada mpwp (1), tips mengajukan npwp (1), tentang npwp dan prosedurnya (1), tempat pengajuan npwp di surabaya (1), tempat pengajuan cv (1), tempat pembayaran npwp malang (1), Tata cara pengurusan pajak di dinas pajak (1), tata cara pengurusan izin yayasan (1), tata cara pendirian badan usaha perorangan (1), syarat pengajuan npwp (1), syarat pembuatan npwp untuk lembaga (1), syarat membuat NPMP (1), syarat kepengurusan npwp (1), syarat dan keuntungan NPWP (1), syarat buat npwp yayasan pendidikan (1), syarat buat NPWP yayasan (1), syarat buat npwp yasasan (1), syarat buat npwp untuk usaha (1), syarat buat npwp surabaya (1), syarat bikin npwp koperasi (1), syarat apa yang harus di miliki untuk mendapatkan npwp (1), surat pengantar untuk pembuatan npwp (1), surat pengantar membuat npwp karyawan (1), surat pengantar membuat NPWP dari peusahaan (1), syarat membuat npwp badan (1), syarat membuat npwp perorangan di kabupaten malang (1), syarat membuat npwp untuk koperasi (1), syarat pembuatan npwp ukm (1), syarat pembuatan npwp perseroan (1), syarat pembuatan NPWP bagi yayasan (1), syarat pembuatan npwp badan usaha (1), syarat pembuatan npwp badan hukum (1), syarat NPWP koperasi (1), syarat npwp cv kota malang kantor pajak (1), syarat npwp badan atau yayasan (1), syarat mengurus npwp pribadi (1), syarat mendapatkan npwp untuk lembaga (1), syarat mendapatkan npwp mahasiswa (1), Syarat memperoleh NPWP untuk usaha (1), syarat memiliki npwp bagi pribadi dan perusahaan (1), surat pengantar kantor untuk membuat npwp (1), persyarata bikin npmp (1), contoh surat pengantar untuk membuat npwp (1), contoh buat makalah tentang salah satu badan usaha atau CV (1), contoh badan usaha yayasan (1), contoh 2 kriteria yang tidak diwajibkan memiliki NPWP (1), cari no npwp pribadi (1), cara pengurusan npwp langsung (1), cara pengajuan permohonan NPWP yayasan (1), cara pengajuan npwp untuk yayasan (1), cara pembuatan npwp perusahaan dagang (1), cara pembuatan akta pendirian lembaga dari kantor pajak (1), cara pembayaran pajak koperasi (1), Cara ngurus npwp usaha kecil (1), cara ngurus buat NPWP (1), cara mengurusi perpajakan pt (1), cara mengurus siup lamongan (1), contoh kasus hukum terhadap pelanggaran ukm (1), contoh makalah NPWP sebagai identitas wajib pajak (1), contoh surat pengantar pembuatan npwp dari perusahaan (1), contoh surat pengantar npwp pribadi (1), contoh surat pengantar mengurus npwp (1), contoh surat pengantar membuat npwp kegiatan kantor (1), contoh surat pengantar membuat npwp (1), contoh surat pengantar lembaga (1), contoh surat pengantar ke kelurahan untuk skdu (1), contoh surat pengantar karyawan untuk pajak (1), contoh surat pengantar dari perusahaan untuk pengurusan npwp (1), contoh surat pengajuan bikin npwp karyawan dari perusahaaan (1), contoh surat keterangan untuk pembuatan npwp (1), contoh pengajuan pembutan kartu npwp (1), contoh npwp pada usaha dagang (1), contoh nomor npwp karyawan (1), cara mengurus npwp online beda daerah (1), Cara mengurus npwp badan usaha (1), buat lembaga tanpa npwp (1), bolehkan satu npwp untuk 2 company (1), bolehkah satu npwp untuk 2 company (1), bolehkah npwp pribadi jadi npwp badan (1), beda npwp pribadi pengusaha dengan karyawan (1), bagaimana mengurus npwp npwp perusahaan online (1), bagaimana cara membayar npwp kasus (1), ASPEK PAJAK KOPERASI DAN UKM (1), apakah npwp pribadi perlu (1), apakah npwp iv ? (1), apakah direktur cv harus mempunyai npwp pribadi (1), apa UD harus mempunyai NPWP badan? (1), apa syarat mengurus NPWP apa bedanya NPWP pribadi dan usaha? (1), 2 perusahaan 1 nomor pajak (1), buat npwp (1), buat npwp badan di kantor pajak mana (1), cara mendapatkan npwp usaha (1), cara mendapatkan nomor npwp (1), cara membuat siup perorangan di lamongan (1), cara membuat npwp untuk pengusaha (1), cara membayar pajak cv (1), cara melihat npwp perusahaan (1), cara melihat npwp jumlah pajak (1), Cara buat npwp yayasan (1), cara buat NPWP koperasi (1), cara buat npwp di malang (1), cara buat badan usaha cv (1), cara bikin npwp usaha kecil (1), cara bikin npwp untuk cv (1), cara bikin npwp di surabaya (1), 2 npwp pt untuk 1 kpp (1), contoh surat pengantar untuk NPWP karyawan (1), perbedaan npwp pribadi dengan npwp dagang (1), npwp bagi pengusaha kecil (1), npwp badan usaha dengan perorangan bedanya apa (1), mengurus npwp pribadi (1), mengurus NPWP Lamongan (1), mengapa setiap warga negara dan badan usaha harus memiliki NPWP (1), Memiliki dua npwp (1), membut npwp cv (1), membuat surat pengantar permohonan izin domisili lembaga (1), membuat pajak untuk cv (1), membuat npwp untuk pt (1), membuat MPWP perorangan (1), mekanisme pembuatan nomor pokok wajib pajak (npwp) (1), manfaat npwp untuk cv (1), manfaat npwp bagi pribadi (1), NPWP dikenakan sanksi pidana pasal (1), npwp pegawai atau pengusaha (1), perbedaan npwp pribadi dan badan usaha (1), perbedaan npwp pribadi (1), PERBEDAAN NPWP KARYAWAN DAN PENGUSAHA (1), peraturan pembuatan npwp (1), penyalah gunaan npwp (1), pengurusan npwp yayasan (1), pengurusan izin di sulawesi tenggara sekarang di kecamatan (1), pengisian pembayaran npwp pribadi (1), pengantar perpajakan buat surat pajak (1), pembuatan pajak cv (1), pembuatan npwp beda daerah (1), pembuatan npwp badan usaha (1), pembuatan makalah npwp (1), npwp untuk cv (1), manfaat mengurus npwp (1), mAKALAH pERPAJAKAN Format NPWP (1), dua npwp perorangan dan perusahaan (1), direksi perusahaan wajib punya npwp (1), di mana mencari mpwp (1), denda atau sanksi umkm (1), denda atau sanksi penyalahgunaan ukm (1), denda atau sanksi penyalah gunaan umkm (1), dasar hukum pembuatan npwp tahun 2012 (1), dasar hukum NPWP badan usaha (1), dalam perizinan usah kenapa harus ada NPWP (1), cv itu punya npwp sendiri (1), contoh surat pernyataan kerja untuk buat npwp (1), contoh surat permohonan pengantar kelurahan (1), contoh surat permohonan pembuatan npwpkaryawan (1), contoh surat permohonan pembuatan NPWP pribadi (1), format surat pengantar npwp (1), hak yg mempunyai npwp (1), makalah pendirian badan usaha cv (1), mahasiswa bolehkah mengurus NPWP (1), macam izin usaha beserta badan yg berhak mengeluarkan (1), lembaga yang mengeluarkan TDP (1), langkah setelah mendapat NPWP (1), langkah pengurusan npwp (1), LAnGKAH BIKIN NPWP CV (1), kode npwp usaha makanan (1), kewajiban wajib pajak (1), Keuntungan ngurus npwp (1), KENAPA DI PBB TIDAK ADA NPWP (1), jam kerja pembuatan npwp (1), Izin NPWP (1), ijin koperasi npwp (1), contoh surat permohonan pembuatan npwp k kantor pajak (1)

    Artikel Terkait:

    1. Proses Pembuatan Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) bagi UKM
    2. PROSEDUR PENGAJUAN SURAT IZIN GANGGUAN (HO) BAGI UKM (USAHA KECIL DAN MENENGAH)
    3. PENGAJUAN IZIN PERINSIP BAGI UKM (USAHA KECIL DAN MENENGAH)
    4. PROSEDUR / CARA PEMBUATAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TDP Untuk UKM
    5. Cara Membuat Surat Izin Tempat Usaha (SITU) untuk UKM